A. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN

Kejaksaan Negeri Singaparna dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Singaparna, dan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Singaparna terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER–030/A/J.A/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Singaparna dalam daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Adapun komposisi atau Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Singaparna adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna
2. Kasub Bag Pembinaan
3. Kasi Intelijen
4. Kasi Tindak Pidana Umum
5. Kasi Tindak Pidana Khusus
6. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan Kejaksaan Negeri Singaparna adalah Kejaksaan di Kabupaten Tasikmalaya dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kejaksaan Negeri Singaparna melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Singaparna sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Singaparna menyelenggarakan fungsi berdasarkan pasal 629 dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 adalah sebagai berikut :
Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
2. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
3. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan, Pemeriksaan Tambahan, Penuntutan, Eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
4. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi Penyelidikan, Penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
5. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
6. Melakukan tindakan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara didalam dan di luar Pengadilan sebagai usaha untuk menyelamatkan kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
7. Membina dan melakkan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan Organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tangung jawab.
8. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung